Kamis, 23 Juni 2011 20:41 wib
JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia berencana akan menghentikan pengiriman sementara (moratorium) TKI ke Arab Saudi pada 1 Agustus 2011. Tapi sebaiknya langkah tersebut dikaji ulang lagi.
Jangan karena satu kasus, Ruyati, semua calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang siap berangkat ke Arab Saudi, harus gigit jari karena kehilangan ladang kerjanya atau harus menjalani penundaan kerja. “Rencana moratorium TKI ke Saudi Arabia oleh Pemerintah Indonesia perlu dikaji ulang. Diperketat silakan tapi jangan moratorium," kata politikus Golkar Indra J Piliang di Jakarta, Kamis (23/6/2011).
Keputusan moratorium (penghentian sementara pengiriman) TKI ke Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia, menurut Indra akan membawa kerugian besar bagi banyak pihak. Pihak-pihak ini diantaranya adalah calon TKI yang sudah siap untuk diberangkatkan bekerja ke Arab Saudi, padahal mereka telah merogoh dana besar untuk membayar proses persiapan keberangkatannya.
"Dari mana lagi para calon TKI ini harus mencari dana untuk biaya hidupnya bertahan di kota, jika ditunda berangkat," katanya.
Kerugian lainnya akan menimpa pihak perusahaan penyedia TKI ke Arab Saudi, yang sudah mengeluarkan dana besar untuk proses penyiapan skill dan teknis keberangkatan para calon TKI.
Menurut Indra, Pemerintah Indonesia sebenarnya hanya perlu melakukan pemisahan. Yakni menyeleksi calon TKI yang 'sehat' dalam arti siap kerja, terjamin punya majikan yang jelas, dan mendapatkan gaji/upah yang baik, dengan calon TKI yang belum siap kerja dan tidak jelas majikannya, sehingga berpotensi mendapat perlakuan kasar dari majikan.
Para calon TKI yang 'sehat' inilah yang kemudian tetap diberangkatkan. Sedangkan yang dianggap belum siap, masuk pada tahap penundaan.
(ugo)
Posting Komentar